riyadiculous: September 2012

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

PENYUSUNAN PERATURAN STANDAR BIAYA MASUKAN

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Keuangan

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Anggaran

Program : Pengelolaan Anggaran Negara

Hasil : Dipedomaninya Standar Biaya dalam penyusunan dan penelaahan RKAKL

Unit Eselon II/ Satuan Kerja : Direktorat Sistem Penganggaran

Kegiatan : Pengembangan Sistem Penganggaran

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersusunnya PMK di Bidang Sistem Penganggaran

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : PMK (Peraturan Menteri Keuangan), Peraturan di Bidang Penganggaran tentang Standar Biaya Masukan

Volume : 1

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

Penyusunan standar biaya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 5 Ayat (3): Penyusunan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya , dan evaluasi kinerja

Pasal 5 Ayat (5): Ketentuan mengenai klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga

B. Gambaran Umum

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu:

1. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format I-account (unified budget);

2. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (medium term expenditure framework); dan

3. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan PP 90 Tahun 2010 pasal 5 ayat (3), Penyusunan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya , dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan. Sedangkan Standar Biaya adalah adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L untuk tahun yang direncanakan, terdiri dari Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Standar Biaya Masukan (SBM) yaitu satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan (komponen sebagai tahapan pencapaian output). Adapun yang dimaksud dengan harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan, sedangkan tarif adalah adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. Serta yang dimaksud dengan Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. Standar Biaya Masukan yang ditetapkan mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Dalam rangka perencanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun biaya masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja;

2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan dapat berfungsi sebagai:

a. Batas Tertinggi dimaksudkan bahwa SBM merupakan batas maksimum dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Estimasi dimaksudkan bahwa SBM merupakan acuan atau ancar-ancar dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya SBM diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas. Efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan telah sesuai dengan harga pasar yang berlaku yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian, sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan tersebut tepat guna/sasaran. Mengingat peran penting SBM di atas, maka perlu dilakukan kegiatan Penyusunan Standar Biaya Masukan Tahun 2013.

Standar Biaya Keluaran (SBK) yaitu besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. SBK sendiri disusun dalam rangka memenuhi fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. instrumen penghitungan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran

2. referensi penyusunan prakiraan maju, dan/atau

3. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran selanjutnya

4. dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai estimasi

Standar biaya merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Mengingat pentingnya standar biaya, khususnya standar biaya masukan bagi Kementerian Negara/Lembaga, maka diperlukan adanya penyempurnaan dalam penyusunannya, sehingga diharapkan standar biaya masukan yang ditetapkan dapat mengakomodir kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

II. Penerima Manfaat

Peraturan tentang Standar Biaya Masukan dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan RKA-KL oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Penyusunan Standar Biaya dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pelaksanaan yaitu:

1. Pengumpulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

2. Identifikasi dan penyusunan daftar pertanyaan (quisioner)

3. Survey uji petik dan pengumpulan data

4. Pembekalan yang akan menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten

5. Pelaksanaan Kajian dibidang Standar Biaya

6. Konsinyering

B. Tahapan Pelaksanaan

Penyusunan standar biaya dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan untuk pencapaian indikator keluaran yaitu:

1. Pembahasan PMK Standar Biaya Masukan 2013

Dalam tahapan ini pelaksanaan pembahasan SBM 2013 dilakukan dengan cara konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor dengan peserta 30 orang, terdiri dari narasumber yang berasal dari luar Ditjen Anggaran dan para pegawai yang mewakili masing-masing Direktorat Anggaran I/II/III, Direktorat Sistem Penganggaran serta Biro Hukum Departemen Keuangan.

2. Finalisasi PMK Standar Biaya Masukan 2013

Pelaksanaan finalisasi SBM 2013 berupa pencetakan peraturan tentang SBM sebanyak 1.850 eksemplar yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hasil cetakan tersebut akan didistribusikan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

3. Penyusunan Norma Standar Biaya Masukan 2014

Pelaksanaan penyusunan norma SBM melalui dua tahap pertemuan, tahap awal dilakukan pertemuan dengan mengundang 4 (empat) orang sebagai perwakilan dari 12 Kementerian Negara/Lembaga. Tahap akhir dilaksanakan melalui konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor dengan peserta 35 orang, terdiri dari narasumber yang berasal dari luar Ditjen Anggaran dan para pegawai yang mewakili masing-masing Direktorat Anggaran I/II/III, dan Direktorat Sistem Penganggaran.

4. Survey uji petik/pengumpulan data Standar Biaya Masukan 2014

Pelaksanaan uji petik dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan SBM yang dilakukan melalui:

a. Tahap persiapan, berupa pembentukan tim, identifikasi dan penyusunan daftar pertanyaan (quisioner), dan pembekalan yang akan menghadirkan narasumber dari pihak yang berkompeten dalam hal survey seperti Biro Pusat Statistik.

b. Tahap pelaksanaan, berupa uji petik melibatkan para pegawai dari Direktorat Sistem Penganggaran dan Sekretariat Ditjen Anggaran. Para pegawai yang ditunjuk akan bertugas melaksanakan perjalanan dinas selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari ke masing-masing tujuan provinsi/kabupaten/kota untuk pengumpulan data misalnya: tarif hotel, harga pakaian kerja, harga bahan makanan, harga bangunan per meter, UMR/UMP, harga kendaraan dan spare partnya. Data-data tersebut akan diolah sebagai bahan penyusunan SBM.

5. Sosialisasi Standar Biaya Masukan (intern)

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan untuk memberikan materi dan pemahaman seputar penerapan SBM yang dilaksanakan di kantor dengan mengundang 400 pegawai yang ada di lingkungan Ditjen Anggaran.

6. Sosialisasi Standar Biaya Masukan (ekstern)

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan untuk memberikan materi seputar penerapan SBM yang dilaksanakan di luar kantor dengan menyewa gedung pertemuan untuk 1.000 peserta dari Kementerian Negara/Lembaga dan para pejabat yang ada di lingkungan Ditjen Anggaran.

7. Monitoring dan Evaluasi Standar Biaya

Pelaksanaan kompilasi dan penyempurnaan dilakukan melalui:

a. Tahap persiapan, berupa rapat ataupun forum diskusi untuk penentuan daftar pertanyaan (quisioner).

b. Tahap pelaksanaan, berupa survey on the spot terhadap satker daerah pelaksana dana APBN termasuk satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada 33 propinsi.

c. Tahap laporan, berupa pelaporan hasil kegiatan monitoring

d. Tahapan Evaluasi, berupa penyempurnaan rumusan standar biaya berdasarkan hasil monitoring yang telah dilaksanakan.

C. Matriks Kegiatan

Tahapan Kegiatan	Bulan ke-
Tahapan Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pembahasan Awal PMK Standar Biaya Masukan 2013
Finalisasi PMK SBM 2013
Penyusunan Norma SBM 2014
Survey uji petik atau pengumpulan data SBM 2014
Sosialisasi SBM (intern)
Sosialisasi SBM (ekstern)
Monitoring dan Evaluasi Standar Biaya

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Penyusunan Standar Biaya ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.

V. Biaya yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan dana dengan sumber dana seluruhnya dari APBN Tahun Anggaran 2012, sebagimana RAB terlampir.

Jakarta, 18 September 2012

Penanggung jawab,

Drs. Rakhmat, MA.

NIP. 195312011975071001

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

PENYUSUNAN PERATURAN STANARD BIAYA MASUKAN T.A. 2013